Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958, selanjutnya disebut UU 37/2024) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak 26 dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 27 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah kata “Batanghari” dalam UU 37/2024 dan norma Pasal 2 UU 37/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 2 Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956). 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai lembaga negara dalam hal ini pemerintahan daerah, yakni Bupati Kabupaten Batang Hari bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari yang diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta menjalankan otonomi seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon mendalilkan selain sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang Hari, Pemohon juga merupakan representasi atas aspirasi masyarakat Kabupaten Batang Hari dalam mengurus urusan pemerintahan, sehingga Pemohon memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan identitas dan melestarikan sejarah Kabupaten Batang Hari yang penulisan nama kabupatennya serta penetapan tanggal pembentukannya dalam UU 37/2024 tidak sesuai dengan sejarah pembentukan, nilai filosofis, serta identitas Kabupaten Batang Hari yang telah diyakini masyarakat secara turun temurun; 28 4. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya kata "Batanghari" (dengan penulisan serangkai/tanpa spasi) dan Pasal 2 UU 37/2024 yang menetapkan tanggal 29 Maret 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (selanjutnya disebut UU 12/1956), karena Pemohon menjadi tidak mampu melaksanakan hak dan/atau kewenangan sebagai pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari dan tidak mampu menjalankan otonomi daerah dalam mengurus urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemohon di bidang kebudayaan, khususnya dalam mempertahankan identitas, nilai filosofis, serta sejarah Kabupaten Batang Hari; 5. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, anggapan potensial kerugian konstitusional Pemohon dalam menjalankan hak dan/atau kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari tidak akan terjadi. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati Kabupaten Batang Hari (yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030) [vide Bukti P-1], dan DPRD (yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/ KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029) berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang Hari bertanggal 13 Januari 2025 perihal Persetujuan Pengajuan Permohonan Pengujian UU 37/2024 ke Mahkamah Konstitusi [vide Bukti P-2 dan Bukti P-11]. Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusional yang menurut anggapan Pemohon berpotensi dirugikan denga