Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 322 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 323 Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 324 mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah adalah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022: “Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).” Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022: “Cukup jelas.” 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I, PT Imperium Jaya Sentosa, adalah badan hukum privat berdasarkan Akta Perjanjian Waralaba Nomor 30, bertanggal 25 Januari 2014, yang dibuat oleh Ribka Avie Alreta, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo [vide bukti P I-41] serta sebagai pembayar pajak atau wajib pajak [vide Bukti P I-43], yang memiliki sistem bisnis dalam bidang rumah bernyanyi keluarga atau karaoke keluarga dengan merek jasa “HAPPY PUPPY” dan juga sebagai pemegang saham pada perseroan lainnya pada karaoke keluarga HAPPY PUPPY [vide Bukti P I-42]. Pemohon I menerapkan konsep waralaba kepada pihak lain yang hendak melakukan investasi pada usaha yang sejenis dengan merek HAPPY PUPPY [vide Bukti P I-41] dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120407212627, bertanggal 12 Januari 2024 [vide Bukti P I-9]; 4. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P II-1] yang berprofesi sebagai wiraswasta dan juga sebagai pelaku usaha jasa karaoke keluarga berbentuk orang perseorangan yang secara hukum telah memiliki NIB Nomor 9120507162824, bertanggal 30 September 2022 [vide Bukti P II-4] dan sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P II-35]; 5. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 sangat merugikan 325 hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena membebankan pelaku usaha dengan pajak lebih tinggi, yakni tarif batas bawah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Terlebih, dalam UU 1/2022 tidak ada pengklasifikasian/penggolongan jenis hiburan karaoke. Padahal dalam praktik kegiatan usaha karaoke dan dengan merujuk pada peraturan-peraturan daerah yang ada, secara faktual jasa hiburan karaoke terbagi dalam beberapa jenis/ klasifikasi yang berbeda dari segi konsep, maksud dan tujuan, pelayanan, dan market yang disasar; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah badan hukum privat, sebagai pembayar pajak atau wajib pajak [vide Bukti P I-43], serta Pemohon II adalah benar sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P II-1] dan sebagai pembayar pajak (tax payer) [vide bukti P II-35]. Pemohon I dan Pemohon II telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual dialaminya sebagai wajib pajak karena dibebankan untuk membayar pajak yang lebih tinggi, yakni sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya dengan berlakunya norma Pasal 58 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58 UU 1/2022 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari