Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 21 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: Pasal 76 KUHP (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan seorang pengusaha yang usahanya dijalankan serta didirikan di Indonesia. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam 22 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya frasa “dengan putusan yang menjadi tetap” Pasal 76 ayat (1) KUHP, frasa “bila putusan menjadi tetap” Pasal 76 ayat (2) KUHP dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999; 3. Bahwa untuk membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keputusan Presiden Nomor 6/PWI Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 [vide bukti P-1 dan bukti P-20]; 4. Bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada Kepolisian oleh rekan kerjanya dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/0058/I/2019/Bareskrim pada tanggal 13 Januari 2019. Atas laporan tersebut, Pemohon telah menjalani pemeriksaan dan penyidikan, kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka terhadap tindak pidana surat palsu dan/atau penipuan/perbuatan curang dan/atau penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya atas tindak pidana yang disangkakan a quo Kepolisian melakukan penahanan terhadap Pemohon [vide bukti P-2 s.d bukti P-12]; 5. Bahwa berkas pemeriksaan Kepolisian sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang ditindaklanjuti dengan meregistrasi dengan Nomor Perkara PDM- 209/III/BKASI/08/2020 yang kemudian status tersangka tersebut ditingkatkan menjadi terdakwa atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan memalsukan surat. Perkara tersebut pun oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan meregistrasi dengan Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan serta telah diputus pada tanggal 12 April 2021 dengan