Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas frasa “kecuali berdasarkan Pasal 316” dalam Pasal 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bergiat di lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang kinerja pemerintah. Pemohon I adalah Ketua LSM Humanis dan Pemohon II adalah Ketua LSM Amuk, yang kedua LSM tersebut bergiat di Kota Tegal. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada pokoknya hak konstitusional para Pemohon yang dilindungi oleh pasal dan/atau yang tersebut adalah hak untuk memajukan diri, hak membangun masyarakat, bangsa, dan negara; hak perlindungan hukum; serta hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut para Pemohon hak tersebut dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 319 KUHP terutama bagian kalimat “kecuali berdasarkan Pasal 316”. [3.7] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP (vide Bukti P-1). Adapun mengenai kedudukan masing-masing sebagai ketua LSM, hanya Pemohon I yang dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Humanis di Kota Tegal (vide Bukti P-5), adapun Pemohon II tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Ketua LSM Amuk di Kota Tegal. Bahwa meskipun Pemohon II tidak dapat membuktikan diri sebagai Ketua LSM Amuk, namun menurut Mahkamah baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah warga negara Indonesia, yang karena sedang menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal dan terhadap Suprianto selaku Anggota DPRD Kota Tegal (vide Bukti P-6 sampai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 dengan Bukti P-9), maka para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pengujian konstitusional. Bahwa bagian kalimat dalam Pasal 319 KUHP yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, yaitu “kecuali berdasarkan Pasal 316”, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) berupa potensi timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon, yaitu dipidananya para Pemohon karena didakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang, tanpa adanya laporan langsung oleh orang yang dirugikan akibat tindakan para Pemohon. Potensi kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon agar menghapuskan bagian kalimat dalam Pasal 319 KUHP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan perihal tidak dimintanya keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait permohonan a quo. Pasal 54 UU MK menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Terkait dengan permohon