Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Cirebon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon tanggal 1 November 2008 Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008; [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan 36 suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa pengalihan kewenangan a quo telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Berita Acara Pengalihan Kewenangan Mengadili bertanggal 29 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragrap [3.3] dan paragrap [3.4] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008, 37 sedangkan permohonan keberatan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon telah diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 5 November 2008 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, permohonan a quo telah diajukan dalam tenggat dan tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan a quo beralasan hukum untuk diterima; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; [3.8] Menimbang bahwa, kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 236C sebagaimana telah diuraikan dalam paragrap [3.3]. [3.9] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2008-2013 dengan nomor urut 3 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 24 September 2008. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragrap [3.5] sampai dengan paragrap [3.7], Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum terhadap pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; [3.12] Menimbang bahwa, fakta hukum dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta hukum sebagai berikut: 38 1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2008; 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2008-2013 berdasarkan Berita Acara Penetapan Termohon Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 yang isinya, antara lain, adalah bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2008-2013; 3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008; [3.13] Menimbang bahwa di samping Jawaban Termohon juga memasukkan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi 1. Eksepsi Tentang Lewat Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan Menurut Termohon, Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah pada Kamis, 6 November 2008 pukul 12.00 WIB, sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah 3 (tiga) hari sejak setelah penetapan hasil penghitungan suara. Dengan demikian, permohonan ternyata bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka seharusnya Panitera Mahkamah Konstitusi tidak meregistrasi permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Menurut Termohon, permohonan Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang menyatakan bahwa penghitungan Termohon adalah tidak benar karena adanya kekeliruan dan kesalahan Termohon dimana banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Kartu Pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya intimidasi sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat 39 menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wak