Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu 22 pengujian Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Selasa 6 Mei 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-3), kedudukan hukum para Pemohon (hlm. 3-9), dan alasan permohonan (hlm. 9-18). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para 23 Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 18-19). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut substansi uraian alasan permohonan (posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) mengenai pertentangan antara norma yang dimohonan pengujian, in casu Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014 dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan para Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Alasan-alasan permohonan yang disampaikan para Pemohon dalam permohonan a quo tidak mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai. Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai keberadaan dan tugas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai (komprehensif), perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 28/2014 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan alasan-alasan Permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas. [3.3.4] Bahwa selanjutnya telah ternyata para Pemohon merumuskan petitumnya di antaranya sebagai berikut. 2. Menyatakan kata “nasional” sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai amanat untuk membentuk institusi yang secara hierarkis berada di atas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 3. Menyatakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk membentuk institusi baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 4. Menyatakan Pasal 87 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk mengatur Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara lebih rinci, bukan mengatur institusi lain termasuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 24 5. Menyatakan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diawasi dan dievaluasi oleh Menteri, bukan oleh lembaga nonstruktural Kementerian. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, rumusan Petitum yang demikian justru menyulitkan Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan para Pemohon berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 87, Pasal 89, Pasal 92, dan Pasal 93 UU 28/2014. Dalam petitum angka 2 misalnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “nasional” dalam Pasal 89 ayat (1) UU 28/2014 konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 2 a quo. Namun, pada petitum angka 4, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 89 UU 28/2014 konstitusional sepanjang dimaknai sebagaimana termaktub dalam petitum angka 4 a quo. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah memahami pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon adalah bersifat ambigu. Pemaknaan yang bersifat ambigu berakibat pada tidak jelasnya maksud para Pemohon pada bagian petitum yang menyatakan “konstitusional” bersyarat dengan kehendak para Pemohon terhadap keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Di samping itu, berkenaan dengan Pasal 89 UU 28/2014 juga terdapat 2 (dua) pemaknaan yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon berkaitan dengan Pasal 89 UU 28/2014, yakni 1 (satu) pemaknaan kata dan 1 (satu) pemaknaan pasal. Terlebih, petitum para Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 secara keseluruhan justru meminta kata dan pasal yang diuji dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), hal demikian selain tidak sejalan dengan uraian dalam posita permohonan yang menyebutkan norma-norma yang diuji bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, juga merupakan petitum yang tidak lazim dalam perkara pengujian