Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang berkenaan dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 serta Pasal 20 UU 11/2021, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI SALDI ISRA Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian perihal konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan. Berkenaan dengan putusan a quo, saya berpendapat norma Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan harusnya dinyatakan beralasan menurut hukum atau setidak-tidaknya beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan alasan sebagai berikut: [6.1.1] Bahwa norma Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan menyatakan, “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Secara konstitusional, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi Jaksa Agung bagian dari anggota kabinet. Dalam logika sistem pemerintahan presidensial, 252 pengisian anggota kabinet merupakan hak konstitusional Presiden. Secara konstitusional, kekuasaan Presiden dalam pengisian anggota kabinet sangat besar. Dalam hal ini, norma Pasal 17 UUD 1945 menyatakan presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Sebagai bagian dari kabinet, Jaksa Agung juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun demikian, tersebab karakter khas posisi jaksa dalam penegakan hukum yang keberadaannya memiliki kaitan atau bersentuhan dengan substansi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, pengisian Jaksa Agung dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, sebagai salah satu ujung tombak lembaga penegak hukum, Kejaksaan merupakan lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang penegakan hukum, in casu melakukan penuntutan, secara struktural berkaitan dengan pelaksanaan wewenang badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan posisi sentral tersebut, pengisian Jaksa Agung dilakukan dengan cara melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski melibatkan DPR, penglibatan dalam pengisian posisi Jaksa Agung tidak dilakukan dalam bentuk “memberikan persetujuan” tetapi hanya terbatas “memberikan pertimbangan” kepada Presiden. Pertimbangan DPR dalam pengisian Jaksa Agung tidak dilakukan dengan menggunakan cara atau mekanisme fit and proper test, tetapi dilakukan berupa penyampaian catatan DPR kepada Presiden atau pembahasan terbatas antara pimpinan DPR dan Presiden berkenaan dengan calon Jaksa Agung yang diangkat menjadi anggota kabinet. Sekalipun “memberikan pertimbangan” tidak sama kuatnya dengan “memberikan persetujuan”, pilihan memberikan hak kepada DPR untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengisian Jaksa Agung agar mulai terbangunnya mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR dalam pengisian Jaksa Agung. Begitu pula dengan pemberhentian Jaksa Agung sebelum berakhirnya masa jabatan sebagai anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatan, Presiden pun harus menyampaikan atau memberitahukan alasan-alasan pemberhentian kepada DPR. Dengan adanya keharusan memberitahukan kepada DPR, Presiden tidak akan dapat berbuat sekehendaknya memberhentikan Jaksa Agung karena 253 terdorong oleh faktor tidak menerima “arah penegakan hukum” yang dilakukan jaksa Agung; [6.1.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 20 UU Kejaksaan yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung, dan norma Pasal 21 UU Kejaksaan yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan bagi seorang Jaksa Agung. Kedua norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, berkelindan dengan penambahan syarat huruf (i) yang dimohonkan, yaitu tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Kelindan dengan permohonan perihal adanya syarat tambahan syarat bagi Jaksa Agung dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu “termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Karena itu, saya akan mempertimbangkan kedua norma dimaksud dalam satu kesatuan, sebagai berikut: [6.1.2.1] berkenaan dengan adanya syarat tambahan yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu dapat dinilai sebagai keinginan objektif untuk mencegah atau menghindarkan Kejaksaan dari pengaruh “unsur-unsur politik” dalam penegakan hukum. Sekalipun tidak ada jaminan Jaksa Agung yang bukan berasal dari partai politik akan menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih independen, namun larangan terhadap figur yang merupakan kader atau anggota partai politik akan memberikan perlindungan lebih terhadap institusi Kejaksaan dan sekaligus perlindungan terhadap upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, jika tidak ada larangan yang tegas terhadap anggota partai politik menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan akan selalu berpotensi menimbulkan rasa curiga dan pontensial diselimuti banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, mencegah menjadi jauh lebih baik untuk menghindari kecurigaan berkepanjangan dalam penegakan hukum, in casu penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan. [6.1.2.2] berkenaan dengan permintaan adanya syarat tambahan dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Upaya memohon adanya syarat tambahan dimaksud, tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan potensi konflik (conflic of interest) dalam 254 rangkap jabatan. Dan, apabila dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung, sebagai salah satu figur atau jabatan sentral dalam penegakan hukum, kemungkinan adanya potensi konflik tersebut harus dapat dicegah sejak awal. Bagaimanapun, larangan conflic of interest harus menjadi bagunan etik dalam merawat penegakan hukum, termasuk dalam institusi Kejaksaan. Artinya, larangan untuk rangkap jabatan, termasuk rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik menjadi sesuatu yang sangat krusial dihindari guna memastikan calon Jaksa Agung benar-benar independen dan imparsial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung. Dalam konteks itu, postulat bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Bahkan, bagi seorang yang akan diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung, yang bersangkutan harus mempunyai jarak waktu yang cukup berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas (loyalty) kepada partai politik, paling tidak, seseorang telah berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian, terutama norma dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo. PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO DAN M. GUNTUR HAMZAH Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.3] Menimbang bahwa bersandar pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih 255 lanjut, dengan memperhatikan asas ex aequo et bono dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan), kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, mengajukan pendapat berbeda (disessenting opinion). [6.4] Menimbang bahwa sebelum menjelaskan alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penuntut umum adalah Jaksa Agung dan/atau Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR”. Pasal 20 Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum; e. Sehat Jasmani dan Rohani; dan 256 f. Berintegritas, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mencakup juga syarat, g. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); h. berstatus sebagai jaksa aktif atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan i. tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 21 Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi: a. pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; b. advokat; c. wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya; d. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; e. notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah; f. arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang- undang; atau h. pejabat pada pejabat lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan “termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. 2. Bahwa terhadap norma a quo di atas, apabila ditelaah lebih jauh maka sesungguhnya pada pokoknya terdapat 5 (lima) isu konstitusionalitas yang diangkat Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut: a. Penuntut umum adalah Jaksa Agung dan/atau jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang; b. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR; c. Jaksa Agung harus terlebih dahulu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa (PPPJ); 257 d. Jaksa Agung berstatus sebagai jaksa aktif atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan e. Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. 3. Bahwa terhadap isu poin a, c, dan d, kami memiliki pandangan, pendapat, dan alasan yang sama dengan putusan Mahkamah yang telah dibacakan beberapa saat yang lalu bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, menurut hemat kami, khusus pada poin b dan e yakni isu tentang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR, dan isu tentang Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, kami beralasan mempunyai pendapat hukum yang berbeda dengan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan hukum, antara lain: 3.1 Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan telah menegaskan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam ketentuan umum UU Kejaksaan dinyatakan, Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, dan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan (equilibrium) antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana. Begitu pentingnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan strategis perannya dalam 258 rangka tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka sejatinya Kejaksaan RI adalah lembaga yang tergolong constitutional importance, namun proses rekrutmennya tidak melibatkan DPR berupa pertimbangan DPR, sehingga Kejaksaan menjadi sebatas sebagai lembaga institutional importance dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perspektif ketatanegaraan, Kejaksaan RI sejatinya telah memenuhi tiga dari empat syarat yang dapat dikategorikan sebagai lembaga constitutional importance yaitu (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) Menjadi pilar dalam rangka menjami