Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 235 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf a ditetapkan bahwa, “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil”. Selain itu, dalam Angka 4 huruf d antara lain ditetapkan bahwa, “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur...” Bahwa dari makna, tujuan, dan prinsip perkawinan yang tersirat dan tersurat dalam Pasal 1 dan Penjelasan Umum Angka 4 huruf a dan huruf d UU Perkawinan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara garis besar maksud dan tujuan dari sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur...”; [6.2] Menimbang bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa “umur 16 (enam belas) tahun” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Para Pemohon antara lain mendalilkan bahwa, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal a quo telah mengakibatkan banyaknya praktik “perkawinan anak” di Indonesia. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 236 Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Permasalahan tentang usia perkawinan sampai saat ini memang selalu menimbulkan berbagai pendapat yang menimbulkan juga berbagai penafsiran, khususnya usia perkawinan bagi seorang wanita. Berdasarkan fakta dan berbagai penelitian yang telah dilakukan, praktik perkawinan anak telah menimbulkan berbagai permasalahan, oleh karena dampak perkawinan anak bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan dalam usia dini yang dapat menimbulkan risiko, antara lain sebagai berikut: a. potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik; b. cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang atau bayi lahir cacat; c. ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi perdarahan pada proses persalinan; d. meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatnya angka kematian ibu karena perkembangan psikologis belum stabil; e. semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks; f. terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual; g. studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan risiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 (lima belas) tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS; Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdayaguna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 237 berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Bahwa menurut Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia perkawinan tersebut dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu tahun 1974. Bahwa dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, sebenarnya saat ini bangsa Indonesia, khususnya para pembentuk Undang-Undang sudah seharusnya mempertimbangkan kembali, apakah batasan usia dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut masih sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini yang telah berbeda selama 41 (empat puluh satu) tahun lebih karena UU Perkawinan disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Saat ini, pemahaman bangsa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia juga sudah jauh lebih maju daripada pada saat UU Perkawinan tersebut disahkan dan diundangkan. Hal itu terlihat dalam Perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah mencantumkan pasal-pasal tentang Hak-hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fullfill), dan menghagai (to respect) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang berkaitan erat dengan Konvensi CEDAW. Bahwa dalam beberapa Undang-Undang yang dibentuk sebelum dan setelah Perubahan UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa “yang dimaksud Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 238 anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, ketentuan tersebut ditetapkan antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, khususnya yang mengatur batas usia anak, seperti dalam beberapa contoh tersebut, terlihat jelas bahwa batas usia wanita untuk menikah dalam UU Perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terutama dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan. Bahkan, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan demikian melaksanakan perkawinan anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Bahwa definisi anak dalam beberapa Undang-Undang tersebut sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” Dengan demikian, bagi seseorang yang menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam definisi pernikahan anak, oleh karena pada usia tersebut seseorang belum siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 239 Bahwa masalah usia perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut seharusnya juga dikaitkan dengan syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo yang menentukan, (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dari ketentuan dua ayat tersebut menjadi jelas bahwa seseorang yang akan menikah harus dapat membuat persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan serta telah berumur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena sebelum calon mempelai mencapai usia tersebut mereka harus seizin kedua orang tua. [6.3] Menimbang, berdasarkan beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat bahwa frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa: 1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi; 2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual; 3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa; Bahwa, dalam beberapa putusannya, termasuk putusan perkara a quo, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses legislative review yang cukup panjang. Terhadap hal ini, saya berpendapat, bahwa terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang dalam perkara a quo akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 240 sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, saya berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut. PANITERA PENGGANTI, Wiwik Budi Wasito Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id