Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Musi Rawas

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 bertanggal 8 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 bertanggal 8 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010; 58 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disingkat UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan 59 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 60 (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/26/BA/KPU.MURA/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, bertanggal 3 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-1); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/35/BA/KPU.MURA/2010 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada hari Selasa, 8 Juni 2010 (vide Bukti P-3 dan Bukti PT-5); Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 9 Juni 2010; Kamis, 10 Juni 2010, dan Jumat, 11 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 10 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih 61 dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan: 1. dalam posita Pemohon tidak dinyatakan permohonan Pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Musi Rawas Nomor 270/75/KPTS/KPU.MURA/2010 tertanggal 08 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor: 270/35/BA/KPU.MURA/2010, tertanggal 08 Juni 2010, namun di dalam Petitum hal tersebut dimintakan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard); 2. permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili serta memutus tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain: kekeliruan dalam daftar pemilih, kecurangan kampanye, money politic; 3. permohonan Pemohon diregistrasi sebagai Perkara No. 30/PHPU.D-VIII/2010, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010, sementara tenggat pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di Kabupaten Musi Rawas; 4. permohonan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang Undang No. 24 Tahun 2003 te