Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian UU 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 25 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 26 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 (1) ... (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (1) UU MA (1) Permohonan peninjaun kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali; (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya menyatakan, Menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA; 5. Bahwa Pemohon sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari tempatnya bekerja dan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan dikabulkannya permohonan ini maka nama baik Pemohon akan kembali pulih/bersih dari tuntutan atau Putusan Pengadilan. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, walaupun permohonan Pemohon memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum pada sistematika bagian “B. 27 kedudukan hukum (legal standing) Pemohon” dan bagian “E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian tersebut merupakan satu-kesatuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU MA. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo, namun petitum provisi a quo tidak didahului dengan alasan pentingnya mengajukan permohonan provisi. Terhadap petitum provisi tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan atau argumentasi mengenai diajukannya permohonan provisi tersebut di dalam alasan- alasan permohonan, namun tiba-tiba muncul di dalam Petitum, sehingga Mahkamah tidak mengetahui alasan sesungguhnya dari Pemohon yang menginginkan permohonan a quo menjadi perkara yang diprioritaskan untuk segera diputus. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 28 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah unt