Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 122 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871, yang selanjutnya disebut UU 25/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 123 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 13 ayat (7) huruf a UU 25/2008: (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi: a. Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh. 124 Pasal 14 ayat (1) UU 25/2008: Kota Sungai Penuh berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan kedudukan hukumnya sebagai berikut: a. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang merupakan Pensiunan PNS Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pemohon I terakhir menjabat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD). Pemohon II terakhir menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Pemohon III terakhir menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Alam Kerinci, yang menyatakan dirinya sebagai pelaku sejarah dalam pelaksanaan penyerahaan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh pada tahun 2013; b. Pemohon IV dan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai dosen yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab sosial, baik terhadap anak didiknya maupun terhadap masyarakat Kerinci. Keduanya menganggap memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk meminta kejelasan tafsir norma penyerahan aset dalam proses pemekaran wilayah tempat tinggal keduanya. Pemohon IV merupakan tokoh masyarakat mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2014-2019 yang juga merupakan Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sungai Penuh. Sedangkan Pemohon VII adalah Dosen IAIN Kerinci dan unsur tokoh agama; c. Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia, mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang ikut menyetujui pelepasan aset-aset yang dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh dalam rangka menunjang pemerintahan persiapan sebagai daerah otonom mandiri; d. Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Daerah Kerinci Periode 2019-2022 yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab atas masa depan Kabupaten Kerinci, tempat yang bersangkutan berasal, dibesarkan dan berdomisili, yang merasakan secara langsung maupun tidak langsung potensial terkena 125 dampak tinggal di Kabupaten Kerinci yang miskin karena seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Kerinci diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, dan ibukota Kabupaten harus pindah tanpa ada hak dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pemindahan ibukotanya; e. Pemohon X adalah Bupati Kerinci periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.15-8242 Tahun 2018, tentang pengangkatan Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci tanggal 11 Oktober 2018. Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Periode 2019-2024, bertindak selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci, berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1138/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024; Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII inheren sebagai Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci yang tidak dapat dipisahkan, yang dapat mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, termasuk pada persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Induk, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII merupakan subyek hukum yang secara aktual atau setidaknya potensial pasti dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Bagi Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII tafsir ganda atas norm