Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (selanjutnya disebut DPRA) dan Gubernur Aceh. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang menurut Pemohon merupakan kewenangan Pemohon dan bukan kewenangan para Termohon; [3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan dan permohonan a quo sudah cukup jelas sehingga tidak memerlukan pemeriksaan dalam persidangan pleno dengan menghadirkan dan mendengarkan keterangan atau tanggapan para Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan para Termohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut: 26 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa permohonan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 maka Mahkamah akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah secara bersamaan dengan objectum litis dan subjectum litis; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah haruslah menilai secara kumulatif apakah Pemohon dan para Termohon merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (subjectum litis) dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) oleh Pemohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, serta kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan yang dipersengketakan; [3.6.1] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Termohon I serta Termohon II adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh; 27 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan bagian dari suatu komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Oleh karenanya Pemohon merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis; (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; 28 (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.” Dengan demikian Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA dan Gubernur Aceh) merupakan lembaga negara yang kewenangan konstitusionalnya diatur oleh UUD 1945 sehingga memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33; [3.7] Menimbang bahwa suatu sengketa, termasuk sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tidak akan terjadi kecuali apabila ada pihak yang bersengketa (subjectum litis), sehingga memberikan kesan bahwa pihak yang bersengketalah (subjectum litis) yang utama yang harus dipertimbangkan lebih dahulu. Akan tetapi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b juncto Pasal 61 ayat (1) UU MK menyatakan, “sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, serta dalam putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 dan Putusan Nomor 30/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007, antara lain, mempertimbangkan, “Dalam putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 Mahkamah telah menentukan objectum litis dan subjectum litis mengenai kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 61 UU MK sebagai berikut: a. kewenangan yang dipersengketakan haruslah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; b. lembaga negara dimaksud adalah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945” maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa (objectum litis) kemudian mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa (subjectum litis) seperti di bawah ini; 29 [3.7.1] Objectum litis permohonan  Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenang