Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 47 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 48 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam “bernegara hukum” yang terdiri dari hak atas penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi, hak atas kepastian hukum serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara. 3. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dalam “bernegara hukum” sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2002. 49 4. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon merupakan masyarakat yang anti terhadap tindak pidana korupsi dan berkeinginan menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang dapat melakukan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara independen serta terbebas dari beban psikologis dan benturan kepentingan. Akan tetapi, frasa “Dewan Perwakilan Rakyat” dan kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) serta kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU 30/2002 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya karena tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menghendaki agar seleksi pimpinan KPK dilakukan oleh DPR dan Presiden yang memiliki masa jabatan yang sama. b. Bahwa dalam implementasinya, pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 (saat ini) merupakan hasil dari panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden Periode Tahun 2019-2024 (Joko Widodo) untuk kemudian diusulkan dan dipilih oleh DPR Periode Tahun 2024-2029. Proses seleksi dan pengusulan calon pimpinan KPK pada akhir masa jabatan Presiden yang demikian sangat berpotensi mengganggu independensi KPK dan setidaknya menimbulkan beban psikologis serta benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali menjadi calon pimpinan KPK periode selanjutnya. c. Bahwa terhadap proses seleksi, pemilihan dan pengangkatan pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 yang demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sesuai dengan hukum dan konstitusi sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon 50 dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sekaligus sebagai masyarakat sipil (civil society) yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamatkan dalam ketentuan Pasal 41 UU 30/2002. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D