Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang 253 yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I adalah organisasi yang bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tertanggal 16 Januari 2014, dibuat di hadapan Notaris Haji Harjono Moekiran, S.H., di Jakarta Timur dan berdasarkan Akta Rapat Umum Anggota Jaringan Perkumpulan Pemantau Pendidikan Indonesia disingkat NEW Indonesia Nomor 99 tertanggal 25 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H., M.Kn., telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan 254 Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001375.AH.01.08.TAHUN 2023, serta berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyatakan Dewan Pengurus berhak mewakili kepentingan organisasi di pengadilan. 2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan orang tua di mana anak-anaknya tengah menempuh Pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa salah satu misi Pemohon I adalah memperkuat advokasi kebijakan guna mendukung pencapaian pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berkeadilan. Perjuangan Pemohon I untuk memperjuangkan hak masyarakat agar mendapatkan keadilan terhalang dengan berlakunya frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. 5. Bahwa berlakunya norma yang dimohonkan pengujian menurut para Pemohon menimbulkan multitafsir karena ditafsirkan bahwa yang tidak dipungut biaya hanya untuk jenjang pendidikan dasar di sekolah negeri, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar di sekolah swasta tetap dipungut biaya, sehingga tujuan Pemohon I agar masyarakat mendapatkan hak atas pendidikan dasar secara gratis tidak dapat terwujud, karena ada pemisahan sekolah dasar negeri dan sekolah swasta. Hal tersebut bertentangan dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian sehingga berpotensi menghambat terwujudnya tujuan Pemohon I, khususnya dalam hal meningkatkan akses anak untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan dengan tanpa dipungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pendirian Pemohon I. Salah satu bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemohon I adalah dengan memperjuangkan kebijakan wajib belajar tanpa dipungut biaya, sehingga menurut Pemohon I perlu dilakukan uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003. 255 6. Bahwa dengan berlakunya frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003, berpotensi menghalangi visi, misi maupun tujuan Pemohon I dalam memperjuangkan keadilan pendidikan untuk semua orang; 7. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah orang tua yang anak- anaknya tengah menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya sehingga anak-anak mereka kehilangan hak mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 hanya karena mengikuti pendidikan dasar di sekolah swasta bukan di sekolah negeri. Hilangnya hak tersebut dikarenakan berlaku frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang bersifat multitafsir sehingga Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, baik Pemohon I yang merupakan organisasi berbadan hukum maupun Pemohon II sampai dengan Pemoh