Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, selanjutnya disebut UU 27/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 137 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 27/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUUIII/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 138 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: Bahwa para Pemohon terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya dalam sektor kelautan, masyarakat pesisir, dan ketimpangan akses agraria serta hak-hak masyarakat adat di Indonesia di mana hal tersebut tercermin dalam AD/ART dan aktivitas sehari-hari para Pemohon; Bahwa para Pemohon menganggap sebagai pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena UU 27/2007 khususnya Bab V (Pemanfaatan) Pasal 16 sampai dengan 21 yang di dalamnya memuat soal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C UUD 1945. Menurut para Pemohon keberadaan UU 27/2007 hanya memberikan peluang dan hak-hak istimewa kepada para investor kaya dan mematikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dalam hal ini berbicara untuk dan atas nama rakyat kecil yang semakin termarjinalkan dengan diberlakukannya pasal-pasal yang tersebut di atas; Bahwa dilihat dari fakta hukum di beberapa daerah kepulauan di Indonesia telah terjadi privatisasi pulau-pulau dan pesisir sehingga sangat berpotensi menggerus keberadaan nelayan-nelayan lokal serta budaya kebaharian nelayan. Para Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. 139 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta yurisprudensi Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah menilai bahwa kerugian konstitusional para Pemohon belumlah bersifat aktual, melainkan potensial. Namun demikian, sekalipun kerugian konstitusional para Pemohon tersebut belum bersifat aktual, Mahkamah berpendapat bahwa pasal-pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo. [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan 1. Para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terdapat potensi tumpang tindih Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sektor lain. Tumpang-tindih objek tersebut di antaranya adalah: (1) antara HP-3 dengan perijinan bidang kehutanan yaitu tentang pemanfaatan hutan mangrove, fauna/flora yang terdapat di kawasan perairan pantai, dan penggunaan jasa lingkungan di kawasan hutan mangrove tersebut; (2) antara HP-3 dengan perijinan bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumber daya di kawasan pantai dan mineral dalam laut; (3) antara HP-3 dengan perijinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai; Bahwa potensi tumpang tindih HP-3 dengan pemberian hak atau perijinan oleh instansi/sektor lain yang secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini Pasal 1 angka 4, angka 7, dan angka 18, Pasal 16 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang a quo justru melakukan pengaturan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan lainnya, sehingga apabila pasal-pasal tersebut diberlakukan akan 140 sangat berpotensi tumpang tindih yang pada akhirnya justru mereduksi bahkan menghilangkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi warga negara, masyarakat, utamanya nelayan dan warga pesisir; 2. Para Pemohon mendalilkan