Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[3.1] Menimbang bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 16 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; 17 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 18 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon in casu Komite Kedaulatan Rakyat adalah organisasi yang memiliki perhatian pada permasalahan korupsi dengan mendalilkan bahwa salah satu fungsi organisasi sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar dari organisasi, Pasal 6 ayat (2), menyatakan, “Turut serta menjadi kontrol sosial manakala terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara oleh personil Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Insan Pers yang merusak moral bangsa” (vide bukti P-4); [3.8] Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK bertentangan 19 dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam pasal a quo tidak mampu membuat jera pelaku korupsi sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap pasal a quo. [3.11] Menimbang bahwa yang dijadikan batu uji dalam perkara a quo adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28I ayat (2) (1) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dari ketentuan pasal a quo kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif justru dijamin dan mendapat perlindungan konstitusional. Pemberian sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah bagian dari perwujudan jaminan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pasal-pasal dalam UU PTPK, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU PTPK memberikan batasan tertinggi pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi menurut pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim dapat memberikan pidana setinggi-tingginya atau bahkan serendah-rendahnya tergantung kepada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang diajukan dan dibuktikan dalam persidangan. Apabila ketentuan pemberian sanksi pidana maupun denda yang diatur dalam suatu Undang-Undang tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, tida