Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 (selanjutnya disebut UU Tipikor)] terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 46 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang menyatakan: Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. …; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 2. Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan merupakan anak perusahaan BUMN, bergerak di bidang usaha penambangan timah yang terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Pemohon I juga merupakan pemilik wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka 2 Akta perubahan Anggaran Dasar Nomor 6 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi mempunyai hak dan kewenangan salah satunya mengatur penyerahan kekauasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan 48 lain. Dalam hal ini Ahmad Dani Virsal sebagai Direktur Utama PT. Timah berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan termasuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Firdaus Dewilmar dan I Wayan Riana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0030/Tbk/KU-0000/25-S11.2, bertanggal 16 Januari 2025 untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Timah [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-4]; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon I mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor karena terdakwa/koruptor tindak pidana korupsi yang terjadi pada tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang dinikmati sedangkan nilai kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan di wilayah IUP Pemohon I belum jelas harus ditanggung oleh siapakah dan berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan atau potensial akan dibebankan kepada Pemohon I. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir yang merugikan secara spesifik dan aktual hak konstitusional Pemohon I; 4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Bangka Belitung [vide bukti P-9 dan bukti P-12]. Pemohon II merupakan sejarahwan yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran guna kemajuan masyarakat Bangka Belitung yang salah satunya dengan menulis buku [vide bukti P-11]. Pemohon III berprofesi sebagai dosen di Universitas Bangka Belitung dan juga pemerhati hukum pidana dan pertambangan yang juga telah memberikan sumbangsih pemik