Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai berikut: Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 saya Suhartoyo Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. 2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 224 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan: Pasal 221: Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Pasal 222: Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. 3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 225 Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip- prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. 226 Menentukan batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia yang berubah- ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 35 tahun. Bahkan, secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 227 4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan calon- calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik in casu Presiden dan/atau Wakil Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa Indonesia. 5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas usia minimum Presiden/Wakil Presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil. 6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk 228 dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka menurut batas penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokrasi karena membuka peluang kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas usia minimal dibawah 40 tahun tersebut tidak dapat dimaknai tunggal atau berdiri sendiri karena sifat jabatan presiden dan wakil presiden adalah jabatan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang untuk mendudukinya memerlukan kualifikasi jabatan yang sebelumnya pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Kualifikasi jabatan tersebut penting untuk dijadikan sebagai alternatif dari syarat usia minimal karena figur yang pernah terpilih dalam pemilihan umum artinya adalah figur yang pernah terbukti mendapat kepercayaan dari pemilih (rakyat). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional namun juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh/figur muda yang menjadi dambaan generasi muda milenial. Seharusnya, usia dibawah 40 tahun sepanjang pernah menjabat jabatan elected office dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya tergantung pada preferensi partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pada akhirnya ditentukan oleh pemilih (rakyat). Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected office, sehingga dalam batas penalaran yang wajar jabatan elected office telah diakui dan mendapatkan legitimasi dari rakyat bahwa figur/orang tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. 7. Terkait dengan apakah perkara a quo termasuk ataukah bukan termasuk open legal policy, menurut keyakinan saya, perkara a quo bukan termasuk open legal policy. Meskipun keberadaan open legal policy diakui keberadaanya dalam 229 praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya, Mahkamah dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan open legal policy dimaksud bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau pun bahkan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau seluruhnya. Secara konseptual, open legal policy tetap berlaku sepanjang pasal, norma, atau undang-undang tidak atau belum diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Manakala suatu pasal, norma, atau undang-undang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan Mahkamah Konstitusi, maka legal policy pembentuk undang-undang berdasarkan asas presumption of constitutionality tetap konstitusional sampai dengan Mahkamah memutus sebaliknya. Artinya, open legal policy dimaksud seharusnya berhenti (exhausted), sebab menjadi domain Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai keadilan, dan HAM. Dalam hal ini Mahkamah dapat menilai konsep open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru terhadap pasal, norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. Dengan kata lain, konsep open legal policy pada prinsipnya tidak bersifat mutlak dan tidak relevan lagi dijadikan sebagai argumentasi Mahkamah ketika menolak suatu permohonan. Dalam konteks demikian, menurut