Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut UU 15/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 23 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 sebagai berikut: Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 31 ayat (5) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak; 4. Bahwa Pemohon I beraktivitas sebagai Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta Konsultan Hukum Jasa Keuangan, sehingga memahami praktek pengawasan keuangan; 5. Bahwa Pemohon I belum menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta; 6. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I karena menurut penalaran wajar, Pemohon I tidak akan lolos dari sistem administrasi pendaftaran pada saat mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 7. Bahwa Pemohon II adalah pengurus lembaga swadaya masyarakat yang melakukan upaya-upaya dalam rangka penegakan hukum secara umum melalui berbagai permohonan praperadilan atas perkara-perkara tindak pidana yang lambat ditangani oleh penegak hukum; 8. Bahwa ketika permohonan a quo didaftarkan ke Mahkamah, Pemohon II masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun [vide bukti P-2]; 25 9. Bahwa berlakunya Pasal 13 huruf i UU 15/2006 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon II karena menurut penalaran wajar, Pemohon II tidak akan lolos dari sistem administrasi pendaftaran pada saat mendaftar sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 10. Bahwa berlakunya Pasal 13 huruf j UU 15/2006 merugikan kepentingan hukum para Pemohon sebagai aktivis anti korupsi dan penegakan hukum, mengingat sekali pun telah meninggalkan jabatan, dengan tidak adanya syarat tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara, maka peluang calon tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang dan/atau merugikan keuangan negara; Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 10 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat: 1. terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006, Pemohon I telah dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal antara berlakunya norma Pasal 13 huruf f UU 15/2006 dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) UUD 1945, yaitu Pemohon I sebagai perseorangan warga negara Indonesia berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya ketika hendak mencalonkan diri menjadi anggota BPK karena Pemohon I belum mendapatkan gelar S1 padahal ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 memberikan batasan pendidikan paling rendah S1 atau setara sebagai syarat untuk dapat mengikuti pemilihan anggota BPK. Kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon I a quo dikabulkan. Adapun Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah mendapatkan gelar S1 [vide bukti P-4] sehingga Pemohon II tidak dapat menguraikan hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan dan tidak dapat menguraikan hubungan secara spesifik adanya hubungan kausal berlakunya norma Pasal 13 huruf f UU 15/2006 dengan 26 anggapan kerugian konstitusional Pemohon II yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1)