Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Maju ke Putaran Kedua, bertanggal 17 April 2012; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, bertanggal 29 Februari 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 68 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 69 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon bukan merupakan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut pada paragraf [3.4] di atas. Namun, karena permasalahan yang dihadapi Pemohon, menurut dalil Pemohon, adalah adanya indikasi kesalahan/kesengajaan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, dan adanya eksepsi dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka sebelum mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tersebut; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.6] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya: Eksepsi Termohon: ƒ Permohonan Pemohon salah objek; 70 Eksepsi Pihak Terkait I: a. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi; b. Permohonan Pemohon kabur; c. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo karena bukan merupakan pasangan calon peserta Pemilukada; Eksepsi Pihak Terkait II: a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; b. Permohonan Pemohon salah objek; Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang mengemukakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), setelah mendengar masing-masing pihak dan memeriksa alat bukti baik berupa dokumen maupun keterangan saksi-saksi, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Deiyai pada tanggal 13 September 2011 sebagai bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (vide bukti P-39, bukti P-40, dan bukti P-49). Pengajuan Pemohon sebagai bakal pasangan calon diusulkan oleh koalisi tiga partai, yaitu Partai Pemuda Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Pembaharuan, yang ketiga partai tersebut secara keseluruhan memenuhi syarat 15% atau setara 3 kursi DPRD (vide bukti P-4, bukti P-5, bukti P- 10, bukti P-11, bukti P-12 s.d. P-29, dan bukti P-49). Namun berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus bertanggal 3 November 2011, beserta Lampirannya, Pemohon dinyatakan tidak memiliki dukungan sebanyak yang disyaratkan, yaitu 15% atau setara 3 kursi di DPRD (vide bukti P-1). Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Deiyai a quo, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura dan diputus oleh PTUN Jayapura dengan Putusan Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR bertanggal 19 Desember 2011, yang amarnya antara lain menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus; dan memerintahkan Tergugat 71 untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2011-2016 (vide bukti P-3). Setelah terbitnya Putusan PTUN Jayapura a quo, Termohon telah melakuka