Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lingga

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010, tertanggal 05 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Komiso Pemilihan Umum Kabupaten Lingga; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan; Terhadap ketiga hal dimaksud Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 43 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; 44 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Lingga sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 05 Mei 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 16/KPTS-KPU LG/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010 tanggal 20 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 45 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Eksepsi Termohon. [3.8] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, terkait erat dengan eksepsi Termohon yang mengemukakan bahwa permohonan Pemohon salah objeknya karena yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 05 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, padahal seharusnya yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; [3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 menentukan “Keratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008 menyatakan, “Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasanagan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemil;ukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Berdasarkan ketentuan diatas, maka yang menjadi objek sengkete a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS- KPU LG/VI/2010 tentang Penetepan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, bertanggal 01 Juni 2010 (Bukti T–18) yang bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2010 bertanggal Satu Juni tahun dua ribu sepuluh (Bukti P–4), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 19/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2010 bertanggal 05 Juni 2010 (vide Bukti P–3 = T–22); 46 [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata eksepsi Termohon beralasan dan berdasar hukum; [3.11] Menimbang bahwa seandainya pun yang dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 17/KPTS-KPU LG/VI/2010 tentang Penetepan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemeilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2010, bertanggal 01 Juni 2010, quad non, permohonan Pemohon sudah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebab menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 juncto UU Nomor 12/2008 yang menentukan, “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008, yang menetapkan, “(1)