Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya disebut KPU Kabupaten OKI) Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 53 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten OKI sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU- OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 54 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan nomor urut 2 (dua); • bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten OKI Nomor 39B/KEP/KPU-OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 160.395, yang berada di peringkat kedua di bawah pasangan calon IR. Ishak Mekki, MM., dan H. Engga Dewata Zainal, S.Sos, dengan suara sejumlah 190.425 suara; • bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 November 2008 pukul 13.15 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 60/PAN.MK/XI/2008, sedangkan Penetapan KPU Kabupaten OKI mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten 55 OKI adalah tanggal 30 Oktober 2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, bahwa tenggat permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada adalah 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil Pemilukada oleh Termohon, untuk kasus a quo adalah tanggal 4 November 2008, sehingga permohonan a quo masih memenuhi syarat tenggat permohonan. Oleh karena, eksepsi Termohon mengenai tenggat harus ditolak, sebab Termohon mendasarkan dalilnya pada tanggal 6 November 2008 yang merupakan tanggal registrasi, bukan pada tanggal akta penerimaan berkas permohonan; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraph [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut: • Bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengumumkan hasil penghitungan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 39B/KEP/KPU- OKI/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, dengan perincian sebagai berikut: NO NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI PEROLEHAN SUARA 1. IR. ISKANDAR MALIKI, MM dan DRS. H. ISKANDAR AIDI 26,873 2 ISKANDAR, SE. dan KUKUH PUDIYARTO 160,395 3 HENDRI FAIZAL DAMHARI, SE dan RAHMA DEWI H.A. KALAUNG, SE 4,796 56 4 IR. ISHAK MEKKI, MM dan H. ENGGA DEWATA ZAINAL, S.Sos 190,425 • Bahwa menurut Pemohon hasil penghitungan KPU Kabupaten OKI tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Terhadap Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati OKI Tahun 2008 terdapat kesalahan, berupa adanya selisih jumlah suara menurut Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang diserahkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) kepada saksi dari masing-masing Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati OKI; Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah suara menurut Pemohon dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Kabupaten OKI Tahun 2008; NO KECAMATAN NAMA CALON BUPATI & WAKIL BUPATI JUMLAH SUARA MENURUT PEMOHON Ir. H ISKANDAR MALIKI,