Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 91 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1), sepanjang frasa “... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi... ”, Pasal 3 sepanjang frasa “ ... menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ... ” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) selanjutnya disebut UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) selanjutnya disebut UU 1/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo di antaranya adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan norma Pasal 603 UU 1/2023 sepanjang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, serta norma Pasal 3 UU Tipikor dan norma Pasal 604 UU 1/2023 sepanjang frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. 92 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Januari 2026, hlm. 15-28]. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2), kedudukan hukum Pemohon (Permohonan hlm. 16), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 52). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 89). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi 93 syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan: “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, sekalipun pada bagian kedudukan hukum Pemohon telah menguraikan perihal sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun sejatinya Pemohon dalam persidangan perkara pidana yang dialaminya hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang dimohonkan pengujian, sekalipun berkenaan dengan hal tersebut Pemohon menjelaskan berpotensi dapat dikenakan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 [vide permohonan hlm. 85], namun berdasarkan ketentuan Pasal 618 UU 1/2023 terhadap perkara yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan UU 1/2023, kecuali undang- undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, setelah dicermati ternyata perkara yang dialami oleh Pemohon telah sampai pada Putusan Kasasi [vide Bukti P-14], sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa terhadap Pemohon masih berpotensi diancam/dikenakan ketentuan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/223, sehingga hal tersebut membuktikan tidak adanya hubungan kausalitas antara 94 anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU