Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) 31 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 32 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengajukan pengujian materiil Pasal 102 UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 102 UU 1/2023 “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.” 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-9, dan Bukti P-10] yang berstatus sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka [vide Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P- 18]. Sebagai mahasiwa, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII memiliki kewajiban akademik untuk mempelajari, menganalisis, dan mempertanggungjawabkan keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menjelaskan secara normatif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mekanisme hukum pelaksanaan pidana mati, penilaian selama masa percobaan pidana mati, dan lembaga apa yang berwenang melakukan penilaian tersebut. 33 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 102 UU 1/2023 sebagai berikut: a. bahwa norma Pasal 102 UU 1/2023 hanya merumuskan frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mengatur mengenai lembaga yang berwenang, kriteria penilaian, dan tata cara penilaian selama masa percobaan pidana mati, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII secara aktual kehilangan kepastian hukum dalam memahami, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan mekanisme hukum yang menentukan apakah pidana mati dilaksanakan atau diubah; b. bahwa kerugian konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dipersiapkan oleh pendidikan tinggi hukum untuk menjalankan fungsi profesional sebagai advokat, peneliti hukum, akademisi, atau aparatur penegak hukum yang akan memberikan pendampingan, pembelaan, pendapat hukum, dan penilaian normatif terhadap perkara pidana, termasuk perkara yang diancam dengan pidana mati. Ketidakjelasan norma Pasal 102 UU 1/2023 secara langsung berpotensi membatasi kemampuan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk memberikan nasihat hukum yang akurat, dapat diprediksi, dan bertanggungjawab secara konstitusional, sehingga menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk mengetahui secara jelas bagaimana negara menilai dan menentukan kelanjutan pidana mati, yang menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; c. bahwa ketidakjelasan norma Pasal 102 UU 1/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII untuk membuat dan menyampaikan pendapat hukum yang rasional dan bertanggungjawab karena ketiadaan norma penilaian pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII membangun pendapat hukum tanpa dasar normatif yang memadai. Kondisi tersebut mengaburkan standar etika dan tanggung jawab profesi hukum 34 yang sejak dini ditanamkan kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon VII sebagai calon profesional hukum yang berintegritas; d. Bahwa norma Pasal 102 UU 1/2023 merupakan norma delegasi yang menentukan ruang lingkup pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana mati yang hanya membatasi delegasi pada frasa “tata cara pelaksanaan pidana mati” tanpa secara tegas mencakup pengaturan mengenai lembaga yan