Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 247 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 248 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 143 (1) ...; (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; (4) ... 2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pernah didakwa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kejaksaan Negeri Puwokerto di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto yakni dakwaan pertama tanggal 12 Februari 2020, dakwaan kedua tanggal 31 Agustus 2020, dan dakwaan ketiga tanggal 25 Oktober 2021. Terhadap ketiga dakwaan tersebut telah terdapat 6 (enam) putusan yaitu 3 (tiga) putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dan 3 (tiga) putusan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang yang menguatkan putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum; 3. Bahwa setelah adanya putusan-putusan tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Terhadap proses surat dakwaan batal demi hukum ini, apakah harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan; 4. Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami 249 Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, selain itu jaksa penuntut umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon potensial dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan potensi kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (pokok permohonan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, secara sepintas ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP terlihat jelas, namun dalam praktiknya telah menimbulkan pengertian yang sifatnya multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai 250 asas umum dalam pembentukan perundang-undangan pidana. Ketentuan yang bersifat multitafsir mengakibatkan ketidakpastian hukum; 2. Bahwa menurut Pemohon, kejadian yang dialami oleh Pemohon juga terjadi pada kasus lain antara lain: a. Perkara dengan terdakwa Ali Rofi yang didakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terdapat 3 (tiga) Putusan PN Purwokerto yang menyatakan dakwaan batal demi hukum serta 3 (tiga) Putusan PT Semarang yang menguatkan Putusan PN Purw