Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU Kejaksaan) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 16 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 17 1. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (vide bukti P-3); 2. Bahwa pada tahun 2005, Pemohon diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti P-5); 3. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon diangkat sebagai Jaksa setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (vide bukti P-6); 4. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon diangkat dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (vide bukti P-7); 5. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon diduga telah menerima suap sebanyak Rp. 10.000.000 dari Leonardo Phunizar dan telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural sebagai Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (vide bukti P-8); 6. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Ternate dalam kasus yang sama sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas (vide bukti P-9); 7. Bahwa pada tahun 2013, Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS pada Kejaksaan Republik Indonesia (vide bukti P-10); 8. Bahwa dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan, Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai jaksa dan sekaligus sebagai PNS; Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas antara berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dengan kerugian hak konstitusionalitas Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu pemberhentian Pemohon dari jabatan jaksa tidak dengan hormat mengakibatkan Pemohon juga diberhentikan sebagai PNS sehingga Pemohon kehilangan pekerjaan baik sebagai jaksa maupun sebagai PNS. Selanjutnya, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional dimaksud tidak akan terjadi lagi. 18 Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai “dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.” Terkait dengan petitum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai apa yang sebenarnya dimohonkan kepada Mahkamah. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah agar Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai “dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil” tanpa menguraikan lebih lanjut siapa yang akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil tersebut. Pemaknaan sebagaimana maksud Pemohon jika dikabulkan oleh Mahkamah justru akan mengaburkan esensi utuh norma Pasal 14 ayat (1) UU Kejaksaan yang selengkapnya menyatakan “Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil”. Artinya, UU Kejaksaan mengatur bahwa jaksa secara otomatis diberhentikan sebagai PNS apabila yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya. Dengan adanya ketidakjelasan petitum permohonan Pemohon berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (obscuur). 19 [3.8] Menimbang bahwa andaipun benar petitum yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adal