Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupetan Pelalawan, bertanggal 20 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU) yang diterbitkan oleh Termohon; 111 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 112 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: I. Eksepsi Termohon 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena tidak menguraikan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan tidak membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan dalam penghitungan suara; 2. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukungnya; 113 II. Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena tidak menguraikan kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon; 2. Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur (obscuur libel), karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dan petitum; 3. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (error in objecto) karena objek keberatan Pemohon adalah mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan, namun dalam petitum angka 3 primair, Pemohon minta untuk membatalkan keputusan Termohon tanggal 20 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pelalawan Tahun 2011, padahal Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksud; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, yaitu sebagai berikut: [3.5.1] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena tidak menguraikan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan tidak membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara dan kesalahan penghitungan suara, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang 114 berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon a quo tidak beralasan menurut hukum; [3.5.2] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara rinci mengenai hasil penghitungan suara yang benar, TPS, lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukungnya, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut menyangkut dan/atau sudah memasuki ranah pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi Termohon a quo akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan; [3.5.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai: 1) permohonan keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, karena tidak menguraikan kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara da