Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, saya memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014. Sedangkan para Pemohon dalam Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 memohonkan pengujian norma Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014. Keseluruhan norma yang dimohonkan pengujian berbunyi sebagai berikut. Pasal 9 ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Pasal 9 ayat (3) menyatakan, “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Pasal 23 ayat (5) menyatakan, “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 81 menyatakan, “Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21).” Pasal 87 ayat (1) menyatakan, “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap 580 Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Pasal 113 ayat (2) menyatakan, “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 2. Bahwa petitum para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya meminta agar frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan”; frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”; frasa “membayar imbalan” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan”; frasa “Kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain”; frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”, serta frasa “huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dinyatakan inkonstitusional. 3. Bahwa petitum para Pemohon dalam Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 pada pokoknya meminta agar norma Pasal 9 ayat (2) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”, dan juga 581 meminta agar frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f” dalam Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 4. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil para Pemohon, saya terlebih dahulu menguraikan selayang pandang dinamika Undang-Undang mengenai Hak Cipta di Indonesia untuk mengetahui aspek historis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut. 4.1. Bahwa secara historis undang-undang tentang Hak Cipta di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. Indonesia sebagai bagian dari Hindia Belanda diberlakukan Austeurswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600 dan Konvensi Bern berdasarkan Staatsblad 1931 No. 325. Setelah Indonesia merdeka kedua Staatsblad tersebut tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena banyak undang-undang produk peninggalan kolonial Hindia Belanda yang sudah ketinggalan zaman namun masih berlaku, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang Hak Cipta menggantikan Austeurswet 1912 akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyebarluasan ciptaan baru seperti radio, televisi, video, rerkaman dan lain-lain. 4.2. Bahwa salah satu keputusan Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, Bali pada bulan Oktober 1975 adalah Hak Cipta berfungsi sosial, dalam arti bahwa terhadap Hak Cipta dapat diadakan pembatasan untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 6/1982), terdapat hal baru yang diatur yakni dimuat unsur kepribadian Indonesia yang sifatnya mengayomi baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi antara antara kepentingan-kepentingan yang dimaksud. Dalam Pasal 2 disebutkan hak cipta itu adalah hak khusus sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hak 582 cipta itu mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Diundangkannya UU 6/1982 banyak yang berpandangan perlindungan hak cipta di Indonesia akan lebih baik. Namun setelah UU 6/1982 diterapkan mengandung banyak kelemahan. UU 6/1982 mengatur kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik aduan (klacht delict) dianggap tidak tepat karena ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi hak cipta, maraknya pelanggaran hak cipta, khususnya penggandaan ciptaan secara illegal. Hal ini menunjukkan budaya hukum masyarakat Indonesia dalam bidang hak cipta sangat rendah. Oleh karena UU 6/1982 mengandung banyak kelemahan dan juga sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi informatika di penghujung abad XX, khususnya perangkat lunak komputer, memerlukan perlindungan hukum, maka UU 6/1982 perlu disempurnakan. 4.3. Bahwa menyadari kelemahan UU 6/1982 dan semakin maraknya penggandaan ciptaan secara illegal, maka perlu ditingkatkan ancaman pidana, yang sebelumnya kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik aduan (klacht delict) menjadi menjadi delik biasa, untuk mencegah maraknya pembajakan karya-karya film, lagu atau musik, khususnya karya lagu atau yang sudah terwujud dalam bentuk rekaman suara (kaset, CD, LCD dan VCD). Pembajakan tidak saja terhadap karya cipta Indonesia tetapi juga karya cipta dari luar negeri. Di samping banyak sorotan terhadap pelanggaran hak cipta, datang pula tekanan dari Amerika sehingga dilakukan perubahan terhadap UU 6/1982 dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 7/1987). Salah satu perubahan mendasar dari UU 7/1987 adalah terkait ancaman pidana. Selain kejahatan hak cipta digolongkan sebagai delik biasa, ancaman hukuman pun diperberat, sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 4.4. Bahwa sepuluh tahun kemudian UU 7/1987 kembali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang- 583 Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (selanjutnya disebut UU 12/1997). Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya UU 12/1997 berkaitan dengan dibentuknya World Trade Organisation (WTO). Setahun kemudian Indonesia dimasukkan dalam kategori Priority Watch List (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi). Indonesia kemudian meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, ketentuan dalam WTO harus ditaati dan dilaksanakan oleh Indonesia. Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap beberapa konvensi internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKI) termasuk melakukan pembaruan undang-undang bidang HKI. Setelah lima tahun berlaku UU 12/1997, masalah kejahatan dan pengawasan terkait hak cipta sangat lemah, sehingga belum memberikan perlindungan hak cipta yang maksimal. Di samping itu, terjadinya reformasi tahun 1998 juga berdampak pada reformasi dalam bidang hukum HKI, antara lain UU 12/1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 19/2002). Materi UU 19/2002 memuat banyak hal baru dan berpedoman pada standar yang diatur dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) serta mengakomodir perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. Bahkan UU 19/2002 juga mengatur Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus. Selain itu, ancaman hukuman pidana dan denda ditingkatkan serta mengatur mengenai ancaman hukuman minimal sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1) UU 19/2002. Namun setelah 14 tahun berlaku, UU 19/2002 bagi kalangan pencipta dan pemilik hak terkait merasakan masih belum terlindungi sebagaimana mestinya, terutama masifnya pembajakan tidak saja pada karya lagu dan musik tetapi juga ciptaan buku dan sinematografi. Terlebih lagi, UU 19/2002 juga dianggap belum komprehensif karena belum mengatur hak ekonomi pencipta secara jelas dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diharapkan dapat berperan dalam 584 mewujudkan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, UU 19/2002 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Dalam konsideran Menimbang UU 28/2014 dinyatakan bahwa hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang pesat, memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Dari selayang pandang sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang mengenai Hak Cipta sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan dengan sejumlah alasan sejak UU 6/1982 telah beberapa kali terjadi perubahan. Perubahan pertama pada tahun 1987 (UU 7/1987), perubahan kedua pada tahun 1997 (UU 12/1997), lalu diubah kembali tahun 2002 (UU 19/2002), dan terakhir dengan UU 28/2014. Adapun siklus perubahan terakhir jaraknya 12 tahun, sementara lamanya berlaku UU 28/2014 menjelang tahun ke-12, menjadi keniscayaan untuk ditinjau kembali. 5. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025, terhadap dalil yang ditolak saya sependapat dengan mayoritas hakim konstitusi. Sementara, terhadap dalil para Pemohon yang dikabulkan Mahkamah sepanjang berkaitan dengan pengujian frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU 28/2014, dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut. 6. Bahwa berkenaan dengan pengujian frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada pelaku pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial ciptaan. Oleh karenanya, petitum para Pemohon meminta agar frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan”. Terhadap dalil a quo, saya mempertimbangkan sebagai berikut: 585 6.1. Bahwa pengaturan UU 28/2014 secara garis besar meliputi hak cipta dan hak terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1 angka 1], sedangkan Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran [vide Pasal 1 angka 5]. Sementara itu, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata [vide Pasal 1 angka 3]. Hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tersebut dapat berupa buku atau karya tulis lainnya, lukisan, patung, kolase, arsitektur, fotografi, sinematografi, drama, pewayangan, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, dan lain sebagainya. Adapun jangkauan berlakunya UU a quo sangat luas yaitu: a) semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia; b) semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia; c) semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negar