Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut. [3.5.1] Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan pusat informasi, edukasi dan konseling serta pelayanan kesehatan reproduksi; [3.5.2] Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, ibu rumah tangga yang memiliki anak laki-laki berusia 14 tahun; [3.5.3] Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling pada Madrasah Aliyah Negeri I Wates, Kulon Progo; [3.5.4] Bahwa Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru bimbingan konseling di SMAN II Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; [3.5.5] Bahwa Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga siswa Sekolah Menengah Atas di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta; [3.5.6] Bahwa Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia; [3.5.7] Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga siswa kelas XI SMK Muara Indonesia, Jakarta; [3.5.8] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 36 - Pemohon I mengalami hambatan ketika akan menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin dengan alasan pendidikan kesehatan reproduksi tidak menjadi bagian dari kurikulum nasional; - Pemohon II mengalami kerugian konstitusional karena anak Pemohon II tidak mendapatkan hak atas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya. Selain itu anak Pemohon II tidak dapat mengandalkan Pemohon II untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi karena Pemohon II juga tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah; - Pemohon III dan Pemohon IV mengalami hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan/atau muridnya karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional; - Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dikarenakan Pemohon V tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Akibatnya, Pemohon tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya dalam menghadapi kondisi lingkungan pergaulan/ pertemanan yang gonta ganti pasangan; - Pemohon VI melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas 2 SMA sehingga terinfeksi HIV. Hal ini dilakukan Pemohon VI karena Pemohon VI tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama Pemohon menempuh pendidikan dasar dan menengah sehingga Pemohon VI tidak menyadari risiko berhubungan seksual; - Pemohon VII merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi karena Pemohon VII dan teman-temannya tidak mengetahui bagaimana cara merawat dan melindungi organ reproduksinya. Hal ini terjadi karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum nasional; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dan Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warg