Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai Pengujian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 selanjutnya disebut KUHAP) dan Penjelasan Pasal 65 KUHAP (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 43 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu KUHAP terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 44 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, para Pemohon yang adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara bersama-sama mempunyai kepentingan yang sama karena berprofesi sebagai Advokat, sehingga apabila dikaitkan dengan jenis kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang harus spesifik dan aktual, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, apabila suatu saat para Pemohon berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka para Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh penafsiran yang keliru yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (in casu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim), dalam hal ini hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP, dapat ditolak oleh aparat penegak hukum dengan alasan tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum tersebut untuk menerima dan memeriksa saksi dan/atau ahli yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. 45 2. Bahwa unsur kepentingan yang sama dari para Pemohon, adalah kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian konstitusional yang pontensial akan terjadi dan dialami sendiri oleh para Pemohon. Di samping itu, selain para Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon juga memiliki profesi ataupun pekerjaan yang sama, yakni sebagai Advokat yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.5], paragraf [3.6], dan paragraf [3.7], menurut Mahkamah: 1. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, potensial dirugikan oleh Pasal 65 KUHAP yang tidak secara tegas mewajibkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang menjadi pokok pengujian Undang-Undang a quo, karena para Pemohon dalam kedudukannya sebagai perorangan tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi tersangka atau terdakwa; 3. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki 46 kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 65 KUHAP terhadap UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) Hak pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa; dan ii) Kewajiban pemanggilan saksi oleh penyidik, penuntut umum dan hakim baik di tingkat pe