Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

[3.1] Menimbang bahwa dalam perkara ini para Pemohon terdiri atas: 1. Pemohon I, yaitu Ny. A. Nuraini, warga negara Indonesia, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur; 2. Pemohon II, yaitu Mayjen TNI (Purn.) Subarda Midjaja, beralamat di Komplek TNI AD Blok G/38 RT 03/008, Cipayung Jakarta Timur; [3.1.1] Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU Kejaksaan), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. Menurut para Pemohon, Pasal 30 UU Kejaksaan dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945; [3.1.2] Bahwa, dalam petitum permohonannya para Pemohon memohon agar seluruh Pasal 30 UU Kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Namun dari keterangan para Pemohon dalam persidangan, terungkap bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon sebenarnya hanya terkait dengan Ayat (1) huruf d dari Pasal 30 UU a quo. Oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah hal-hal yang berkaitan dengan Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan yang berbunyi, ”Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. ... b. ... c. ... 85 Masyarakat Hukum MHI) d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; e. ...”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memohonkan pengujian Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan; KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, juncto Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan, pengujian undang-undang, in casu pengujian Ayat (1) huruf d Pasal 30 UU Kejaksaan, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah pihak-pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 86 Masyarakat Hukum MHI) b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti [P-1] berupa fotokopi KTP, telah ternyata bahwa baik Pemohon I, maupun Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, keduanya termasuk dalam kategori perorangan Warga Negara Indonesia, sehingga telah memenuhi salah satu unsur kualifikasi dari kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang a quo; [3.7] Menimbang bahwa akan tetapi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang, di samping harus memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.6] juga harus memenuhi syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah sejak Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang- undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji; c. Kerugian itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] di atas, untuk menilai benar tidaknya anggapan para Pemohon a quo, Mahkamah perlu 87 Masyarakat Hukum MHI) terlebih dahulu mempertimbangkan secara mendalam tentang kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud sebagai akibat diberlakukannya pasal a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam permohonan a quo ternyata berkait langsung dengan materi permohonan, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait, maupun Ahli; [3.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Pihak Terkait, dan para Ahli, baik yang diajukan oleh para Pemohon, Pemerintah, maupun Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Keterangan DPR Bahwa menurut DPR para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Di samping itu, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945; 2. Keterangan Pemerintah • Bahwa menurut Pemerintah permohonan para Pemohon merupakan permohonan yang kabur (obscuur libel) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); • Bahwa proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan integrated criminal justice system yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga pemasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang 88 Masyarakat Hukum MHI) akan menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada; • Bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis, historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis; 3. Keterangan Pihak Terkait Kejaksaan Agung Bahwa menurut Pihak Terkait Kejaksaan Agung, diberikannya kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pertimbangan: pengalaman, profesionalitas, dan kapabilitas; untuk mengurangi r