Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 130 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 131 ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013. [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon salah objek (error in objecto) atau setidak-tidaknya kurang objek, sebagai berikut: [3.5.1] Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan, menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - 132 KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”. [3.5.2] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 41/Kpts/KPU- Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013; [3.5.3] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 3 Juni 2010; Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 21 Juni 2010; Putusan Nomor 43/PHPU.D- VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010; Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 8 Juli 2010; Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 15 Juli 2010; dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “keputusan atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; [3.5.4] Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor: 41/Kpts/KPU- Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013, secara substansi merupakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013. Keputusan KPU Kabupaten Merangin tersebut pada pokoknya menyatakan angka atau jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan merujuk pada rekapitulasi yang dihasilkan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin; [3.5.5] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 133 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013, bertanggal 31 Maret 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Periode 2013-2018, bertanggal 5 Februari 2013 (vide bukti P-4 = bukti PT-6), dan