Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pilkada/Pilwakada KPU Kabupaten Donggala

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Donggala yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 21 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Donggala sesuai Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014 bertanggal 28 Oktober 2008, maka meskipun petitum Permohonan tidak secara tegas menyatakan hasil perhitungan suara yang salah oleh KPU dan memohon hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon yang harus ditetapkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 23 [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Donggala, Pemohon 1 dan 2 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 dengan nomor urut 6 (enam) dan Pemohon 3 dan 4 adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 dengan nomor urut 5 (lima); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008, tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014. Keberatan dimaksud disebabkan karena Termohon mengikutsertakan pemilih yang tinggal di wilayah Kabupaten Sigi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, sebagai pemekaran Kabupaten Donggala. Dengan fakta hukum demikian, Pemohon dipandang telah memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah Pemohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Bahwa Keputusan KPU Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 dan permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 30 Oktober 2008 dan kemudian dilimpahkan kepada Mahkamah serta didaftarkan pada tanggal 6 November 2008, sehingga permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah KPU menetapkan 24 hasil Pemilukada. Oleh karenanya, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.8] Menimbang, berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan paragraph [3.7] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Akan tetapi, meskipun Pemohon nomor 3 dan nomor 4, Abubakar Aljufrie S.E. dan Taufik M. Burhan S.Pd., M.Si., memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, namun karena Pemohon nomor 3 dan nomor 4 tersebut tidak hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon nomor 3 dan nomor 4 tersebut dipandang telah gugur demi hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya, sebagai berikut: • Bahwa KPU Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 278/168/KPU-KWK/2008 bertanggal 28 Oktober 2008 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009-2014, serta telah mengumumkan hasil perhitungan suara dengan menyertakan pemilih dar