Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik 21 Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922, UU 13/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 13 Januari 2026 hlm. 14-15, dan hlm. 17-20]. Terhadap nasihat Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; 22 b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika, permohonan a quo telah disusun sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, dalam menilai perihal keterpenuhan persyaratan formal permohonan, Mahkamah tidak hanya semata- mata menilai sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi/materi dari masing-masing bagian dalam sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formal telah sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan mengenai sejumlah konsep hukum Paten dari berbagai negara dalam perbandingannya dengan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dan mengaitkannya dengan rendahnya tingkat invensi di Indonesia. Uraian permohonan demikian bukanlah uraian alasan permohonan yang jelas dan lengkap yang dapat menunjukkan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, selain harus menyebutkan norma UUD NRI Tahun 1945 yang 23 dijadikan dasar pengujian, Pemohon juga harus dapat menguraikan letak pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan norma konstitusional yang digunakan sebagai dasar pengujian. Setelah dicermati, alasan permohonannya (Perbaikan Permohonan, hlm. 15), Pemohon menguraikan antara lain sebagai berikut: 3.22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten menghambat individu untuk bersifat kreatif karena rasa takut hasil kreasinya dapat dengan mudah diambil oleh perusahaan. Dengan demikian, jelas Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten yang menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mengembangkan diri; Dengan merujuk salah satu paragraf dalam permohonan a quo, Pemohon menjelaskan atau menguraikan pertentangan antara norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) UU Paten dengan norma Pasal 28C ayat (1) UU Paten. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas apakah permohonan berkenaan dengan pertentangan antara Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 dengan Pasal 28C ayat (1) UU Paten atau Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 13/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Pemohon juga menyebutkan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel di bagian akhir alasan permohonan (hlm. 16), namun penyebutan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel tersebut tidak dilengkapi uraian mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, tanpa uraian yang jelas mengenai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, maka alasan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, oleh karena secara faktual permohonan a quo tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas mengenai pertentangan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 1