Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 57 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan” dalam norma Pasal 34 ayat (3) huruf a, Pasal 57 ayat (2), kata “fenomena alam” pada Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a, dan Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) serta Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 58 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah sebagai berikut. a. Pasal 34 ayat (3) huruf a UU 11/2019 59 “Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;” b. Pasal 57 ayat (2) UU 11/2019 “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.” c. Penjelasan Pasal 34 ayat (3) huruf a UU 11/2019 “Yang dimaksud dengan "Penelitian dasar" adalah Penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teori ilmiah atau prinsip dasar suatu bidang ilmu yang lebih dalam rangka meningkatkan pemahaman atau kemampuan memprediksi fenomena alam. Yang dimaksud dengan "Penelitian terapan" adalah Penelitian ilmiah berbasis Ilmu Pengetahuan yang telah dikuasai dan/atau hasil Penelitian dasar untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan/atau untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia.” d. Penjelasan Pasal 57 ayat (2) UU 11/2019 “Yang dimaksud dengan “Jaminan sosial", meliputi: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kematian; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan hari tua; dan e. jaminan pensiun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum antara lain bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi.” e. Pasal 59 ayat (1) UU 14/2005 “Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” 2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 31 ayat (4), serta Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I adalah sebagai perseorangan individu maupun sebagai dosen, Pemohon II sebagai perseorangan individu maupun sebagai pegiat hukum (peneliti freelance) yang aktif di Mahkamah Konstitusi, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perseorangan individu maupun sebagai mahasiswa, baik secara sendiri maupun bersama-sama, sebagai bagian dari kelompok orang dengan kepentingan dan kegiatan yang sama, yaitu belajar dan meneliti, serta berada dalam ekosistem sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi 60 sebagaimana diatur dalam UU 11/2019, dan secara khusus bagi Pemohon I berada sebagai subjek yang diatur dalam UU 14/2005; 4. Bahwa Pemohon I telah melakukan publikasi dalam jurnal ilmiah. Kemudian, Pemohon II dan Pemohon III masing-masing telah menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dan mendapatkan gelar sarjana. Selain itu, Pemohon II telah menerbitkan sebuah buku dan Pemohon III sedang melakukan penelitian tesis, sedangkan Pemohon IV adalah mahasiswa yang aktif melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV kesemuanya secara aktual telah mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk belajar dan meneliti dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan; 5. Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pasal 34 ayat (3) huruf a dan Penjelasannya UU 11/2019 yang mengakui hasil invensi dan inovasi dari penelitian dasar terbatas kepada penelitian yang menjelaskan fenomena alam, mendiskriminasi peneliti bidang non-alam. Selain itu, Pasal 57 ayat (2) beserta Penjelasannya UU 11/2019 memberikan pelindunga