Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara 89 Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 90 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 41 huruf b UU 28/2014, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 41 huruf b UU 28/2014 “Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi: b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional, yang antara lain dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai sebagai dosen [vide Bukti P-4] yang memiliki kegiatan memberikan kuliah termasuk menjadi narasumber tamu di universitas untuk menyampaikan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data kepada mahasiswa [vide Bukti P-5 dan Bukti P-19]. Pemohon juga menyampaikan ceramah/pidato untuk memberikan keterangan sebagai ahli dengan memaparkan ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data [vide Bukti P-6]. Selain itu, Pemohon juga merupakan konten kreator yang mengembangkan kanal youtube dengan konten video edukasi [vide Bukti P-7 dan Bukti P-20]. Sebelum menjadi dosen, Pemohon juga telah aktif melakukan penelitian [vide Bukti P-8] hingga mengembangkan dan menerapkan penelitian/mengamalkan ilmunya melalui forum-forum terbuka 91 [vide Bukti P-9]. Menurut Pemohon kegiatan-kegiatan Pemohon demikian menghasilkan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014 berupa antara lain namun tidak terbatas pada perwajahan karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, karya sinematografi, atau ciptaan lainnya. 4. Bahwa Pemohon menerangkan dirinya memerlukan pelindungan hak cipta atas karya-karya Pemohon untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional Pemohon. berupa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena karya Pemohon merupakan referensi yang melekat kepada diri pribadi Pemohon sebagai bentuk martabat dan kehormatan diri pribadi Pemohon sebagai dosen yang harus dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 41 huruf b UU 28/2014 sebagai berikut. a. bahwa pada tahun 2021-2022, Pemohon telah menyampaikan secara deklaratif melalui sidang Mahkamah yang terbuka untuk umum, sebuah ide konseptual berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di industri perbankan syariah yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat [vide Bukti P-21]. Dalam persidangan di Mahkamah dimaksud, ide Pemohon ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan [vide Bukti P-9 dan Bukti P-21]. Namun, ternyata pada tahun 2023, ide Pemohon berupa hak manfaat dalam transaksi perbankan syariah digunakan dalam Pasal 1 angka 37 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); b. bahwa kemudian Pemohon mencari dalam Naskah Akademik RUU P2SK dari mana sumber ide tersebut berasal dan ternyata menemukan kalimat: “Kelemahan lain dari bidang syariah adalah belum adanya ketentuan mengenai penjaminan/agunan dari pembiayaan bank syariah yang khusus berdasarkan karakteristik pembiayaannya. Dalam hal ini, menurut analisis 92 dari KNEKS, pembiayaan sewa, aset merupakan milik bank syariah sehingga tidak diikat fidusia/Hak Tanggungan” [vide Bukti P-10]. Berdasarkan Naskah Akademik yang dite