Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada pleno 20 September 23 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atas kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Malikussaleh (Pemohon I) dan di Universitas Terbuka (Pemohon II sampai dengan Pemohon IX) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-20] menjelaskan anggapan kerugian 24 hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX memiliki latar belakang agama yang beragam yang diakui secara resmi di Indonesia. Menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IX keberlakuan norma Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan mengekspresikan keyakinan agama masing-masing, karena negara dianggap memiliki kewenangan subjektif dalam menentukan agama atau kepercayaan yang sah di Indonesia tanpa parameter yang jelas dan objektif. Kondisi ini dinilai problematis mengingat dalam setiap agama terdapat perbedaan aliran, denominasi, dan penafsiran teologis yang signifikan, sehingga sulit ditentukan batas antara perbedaan internal agama dan keberadaan agama atau kepercayaan yang berbeda. b. Ketidakjelasan norma tersebut semakin tampak pada penggunaan frasa “tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia” dalam pasal a quo yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IX tidak memberikan ukuran pasti mengenai batasan antara penyebaran ajaran agama, perbedaan aliran, atau perbedaan denominasi dengan tindakan yang dianggap menghasut seseorang agar tidak menganut agama atau kepercayaan tertentu. Akibatnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX yang menjalankan iman dan menyampaikan ajaran atau pandangan keagamaannya berpotensi dikriminalisasi, meskipun yang dilakukan semata-mata merupakan penyampaian keyakinan tanpa unsur paksaan. Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut dan efek pembungkaman (chilling effect), terutama bagi Pemohon yang menganut agama minoritas, karena terdapat kekhawatiran bahwa penyampaian ajaran keagamaannya dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana. Ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menentukan apakah suatu ajaran termasuk kepercayaan yang dianut di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penerapan norma secara subjektif. c. Pasal 302 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2023 bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dan lex stricta, karena membuka peluang penafsiran yang luas sehingga seseorang 25 dapat dipidana hanya karena menyatakan pandangan atau keraguan terhadap agama di ruang publik, sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merasa berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusional untuk menyatakan pikiran, pendapat, dan keyakinan, termasuk dalam bentuk diskusi ilmiah, ceramah akademik, publikasi, maupun ekspresi personal yang bersifat