Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 27 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 256 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 256 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 29 Pasal 256 UU 1/2023 Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional guna memeroleh kepastian hukum, mengeluarkan pendapat, menyampaikan informasi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, sebagai mahasiswa S-1 Fakultas Hukum. Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berpotensi menggunakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui diskusi publik, aksi damai, maupun berbagai bentuk kegiatan kolektif lainnya. Sementara Pemohon XIII dan Pemohon XIV aktif menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk partisipasi politik non elektoral; 4. Bahwa ketentuan norma Pasal 256 UU 1/2023 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena berpotensi memperluas ruang penafsiran terhadap suatu perbuatan pidana, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, serta menimbulkan ketidakpastian hukum; 5. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 256 UU 1/2023 berpotensi menimbulkan beberapa implikasi hukum, yaitu: a. Kriminalisasi administratif atas tindakan konstitusional norma a quo menjadikan tidak terpenuhinya prosedur administratif sebagai dasar pidana. Dalam hal ini, hak untuk menyampaikan pendapat tidak bersifat licensed right atau mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu, tetapi merupakan guaranteed right yang dijamin secara langsung oleh UUD NRI 1945. b. Pembatasan ruang demokrasi, di mana hak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan kinerja atau kebijakan pemerintahan melalui diskusi publik, aksi damai atau demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non- elektoral. Namun, norma a quo justru mendelegitimasi partisipasi politik rakyat dengan menempatkan aktivitas tersebut dalam posisi yang memiliki resiko dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. 30 Berdasarkan uraian ihwal kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial karena Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV selaku mahasiswa berpotensi dapat dikenakan pidana saat mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat akibat berlakunya Pasal 256 UU 1/2023 yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV tidak memberikan kepastian hukum yang adil, melanggar hak kebebasan mengeluarkan pendapat dan penyampaian informasi, serta tidak memberi perlindungan atas hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam antara lain Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon XIV tersebut bersifat spesifik dan potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan