Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 juncto Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh juncto Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh juncto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh juncto Berita Acara Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 juncto Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penatapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012; [3.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: 35 Eksepsi Termohon 1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; 2. Pemohon bukan peserta Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012; 3. Objek Permohonan tidak tepat (error in objecto); 4. Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap; Eksepsi Pihak Terkait 1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon; 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, sebagai berikut: [3.2.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah 36 diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Bahwa dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada; Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, 37 setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum; [3.2.2] Terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 1 angka 7: “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”; Pasal 3: “(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”; Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada 38 Kabupaten Kepu