Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 116 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 117 kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 424/BA/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011, bertanggal 18 Desember 2010 (vide Bukti T-11), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Urut 4; [3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 118 Kabupaten Rokan Hulu Nomor 150/BA/II/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu, bertanggal 21 Februari 2011; Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 22 Februari 2011; Rabu, 23 Februari 2011, dan Kamis, 24 Februari 2011; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 23 Februari 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 99/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya permohonan tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli); Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon obscuur libel karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi a quo sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon a quo akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; 119 Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 telah dilaksanakan hari Rabu, 16 Februari 2011; 2. Hasil Rekapitulasi Pemilukada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 ditetapkan KPU Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kab