Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Mahkamah Agung; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi ketentuan Pasal 53 ayat 1 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi ketentuan Angka 124, Angka 155, Angka 156 huruf a, huruf b dan huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 46 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 47 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 yang menyatakan: Pasal 12 huruf c UU 11/2021 Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. ......................; b. ......................; c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; d. ......................; atau e. .......................... Pasal 40A UU 11/2021 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).”; 2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia, para Pemohon merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional jaksa pada 48 Kejaksaan Republik Indonesia yang merasa dirugikan dengan perubahan ketentuan mengenai usia pensiun bagi jaksa; 3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) mengatur bahwa usia pensiun jaksa adalah 62 (enam puluh dua) tahun, namun undang-undang kejaksaan mengalami perubahan yaitu diubah oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2011) berdasarkan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 usia pensiun bagi jaksa mengalami pengurangan menjadi 60 (enam puluh) tahun; 4. Bahwa menurut para Pemohon, kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sudah selayaknya usia pensiun para Jaksa tidak dibedakan dengan pejabat peradilan lainnya, contohnya usia pensiun hakim 65 (enam puluh lima) tahun, seperti halnya Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya pengurangan usia pensiun bagi jaksa, menurut para Pemohon hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 5. Bahwa dengan adanya pengurangan usia pensiun ini, kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon adalah nyata dan aktual telah mengakibatkan kerugian materiil berupa hilangnya hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat, penghasilan dari gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, tunjangan Istri/Suami, tunjangan anak, serta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 6. Bahwa pada kenyataannya kejaksaan kekurangan tenaga jaksa fungsional, terlebih lagi adanya moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil sampai dengan tahun 2024, bersamaan dengan hal ini menurut para Pemohon dalam jangka waktu dua tahun kedepan jumlah jaksa akan berkurang karena ada sekitar 1.000 (seribu) orang jaksa memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sedangkan jumlah perkara meningkat. Dengan tidak seimbangnya jumlah jaksa dengan jumlah perkara maka hal ini berpotensi merugikan hak asasi para pencari keadilan yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 49 7. Bahwa berdasarkan hak konstitusional dan kerugian konstitusional yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam k