Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai menguji konstitusionalitas Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaga Negara Republik Indonesia 57 Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Re[publik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa ”Daftar Calon Tetap” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, adan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 58 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.4] dan [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: 59 [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota partai politik Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannnya Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” karena tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan memohon agar frasa a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] dan [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang isu hukum permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 218 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap" bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa sejak tahun 2004 Pemohon telah menjadi Anggota Partai Politik PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), dan pengurus cabang Partai Politik PPDI (DPC-Partai Penegak Demokrasi Indonesia) Kabupaten Timor Tengah Selatan, di bawah kepemimpinan DPP PPDI Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Willem Lea Wea dan legalitas keabsahan kepengurusan DPP-PPDI dimaksud dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia masa bakti 2005-2010; 60 • Bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam rangka memilih Anggota DPR dan DPRD periode 2009-2014 terjadinya dualisme kepemimpinan DPP-PPDI, dan adanya sengketa hukum perkara Partai PPDI antara kepemimpinan PPDI dengan Ketua Umum H. Mentik Budiwiyono dan Sekjen Joseph Williem Lea Wea melawan kepemimpinan PPDI hasil Munaslub PPDI di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs. V. Joes Prananto, dan bersamaan terjadi pula sengketa hukum antara kepemimpinan DPP-PPDI dengan Ketua Umum Drs. Endung Sutrisno, M.BA dan Sekjen Drs V. Joes Prananto, (Sebagai Penggugat) melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (sebagai Tergugat) dan bermuara p