Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “pengungkapan” dalam norma Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045, selanjutnya disebut UU 31/2000) terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 38 [3.3.1] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, pukul 16.00 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, antara lain, agar Pemohon mencermati serta memperbaiki petitum permohonan, yakni terkait petitum alternatif yang menginginkan agar Pasal 2 UU 31/2000 diberikan pemaknaan. Dalam hal ini, Mahkamah memberikan nasihat agar Pemohon memperjelas petitum, apakah yang dimohonkan Pasal 2 UU 31/2000 secara keseluruhan atau hanya pada ayat atau frasa tertentu saja [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 14 dan hlm. 18] dan belum terdapatnya uraian yang saling berhubungan antara posita dan petitum [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Januari 2026, hlm. 16]. Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan dan menyerahkan kepada Mahkamah yaitu, paling lambat pada tanggal 26 Januari 2026, pukul 12.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Pemohon telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 16.10 WIB. Pemohon telah melakukan perbaikan, antara lain, pada bagian petitum permohonan sebagai berikut [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm. 38-39]: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. [3.3.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan 39 petitum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan agar frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU 31/2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan. Adapun terhadap rumusan petitum yang demikian, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan, walaupun Pemohon telah memohon agar norma yang dimohonkan pengujian a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon dalam merumuskan petitum sama sekali tidak memohon agar norma yang dimohonkan pengujian a quo dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” serta tidak memohon agar norma a quo “diberikan pemaknaan” (conditionally unconstitutional). Artinya, Pemohon hanya memohon agar norma yang dimohonkan pengujian tersebut hanya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Padahal, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah bersifat final. Adapun sifat final dalam putusan Mahkamah ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dalam petitum permohonan sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat hukum yang diharapkan dari sebuah putusan pengujian norma undang- undang. Tujuan utama Pemohon menguji suatu norma ke Mahkamah adalah memohon untuk membatalkan atau mengubah norma yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dalam petitum permohonan memohon agar norma tersebut dinyatakan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”, kemudian dilanjutkan dengan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” agar menegaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak berlaku lagi. Kedua frasa ini merupakan “jantung” dari permohonan yang memohon agar permohonannya dikabulkan sebagaimana tertuang dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon. Adapun terhadap petitum yang memohon agar ayat/frasa/kata tertentu diberikan pemaknaan, maka harus mencantumkan frasa “sepanjang dimaknai/tidak dimaknai”. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan frasa-frasa tersebut dalam petitum permohonan, berakibat tidak jelasnya batasan 40 daya berlaku suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuan atau daya mengikat norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah berlaku tidak hanya untuk Pemohon, melainkan berlaku secara umum (erga omnes). Dengan demikian, rumusan petitum Pemohon adalah rumusan petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam merumuskan petitum permohonan a quo, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.