Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 56 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 57 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 (2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memeroleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang berkeinginan masuk sebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) namun terhalang oleh ketentuan norma Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 yang memperbolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil struktural dan/atau manajerial; 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa doktor ilmu hukum [vide Bukti P-2]. Pemohon II juga memiliki istri yang bekerja sebagai pegawai ASN yang terhalang kesempatannya menempati jabatan struktural/manajerial. Selain itu, Pemohon II juga merupakan Pemohon dalam Perkara 114/PUU-XXII/2025 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025 dengan amar menyatakan dikabulkan yang pada pokoknya melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil; 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 20/2023 dijadikan celah hukum bagi tentara aktif dan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas status keanggotaannya meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025 yang pada pokoknya melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil, namun terdapat fakta diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melaksanakan Tugas Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol 10 Tahun 2025) yang secara substansi tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025. Hal demikian telah menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional karena menghalangi dalam berkontestasi menempati jabatan publik yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui seleksi terbuka; 59 6. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan pasal-pasal a quo secara substantif menciptakan “Dwifungsi ABRI (TNI dan Polri)” dan menciptakan diskriminasi struktural terhadap warga sipil termasuk para Pemohon dan membuka ruang sempit tata kelola sipil, yang bertentangan dengan semangat demokratisasi dan supremasi sipil pasca-reformasi; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama ihwal uraian para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan