Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 16 terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 17 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 488 UU 1/2023, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 488 UU 1/2023 “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai staf keuangan pada PT. Mega Mitra Konstruksi (Pemohon I) dan pada PT. Karya Jaya Bangsa (Pemohon II), yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, tugas dan pekerjaan sebagai staf keuangan pada PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jaya Bangsa telah dijalankan dengan itikad baik berdasarkan perintah atasan, in casu direktur perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa memperoleh 18 keuntungan pribadi, serta pelaksanaannya selalu dilaporkan kembali kepada direktur tanpa pernah disanggah ataupun dipermasalahkan. b. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, perusahaan kerap kali menerapkan praktik yang tidak wajar, yakni menggunakan rekening pribadi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan transaksi keuangan perusahaan, baik untuk kepentingan perusahaan, maupun untuk kepentingan pribadi, dengan menggunakan dana perusahaan dan/atau dana pribadi, yang juga turut merugikan finansial Pemohon I dan Pemohon II. c. Bahwa pada awal Juli 2024, kedua perusahaan mulai mengalami masalah keuangan, dan direktur perusahaan PT. Mega Mitra Konstruksi dan PT. Karya Jaya Bangsa, yakni Budiharjo Hadisurjo menuduh Pemohon I dan Pemohon II melakukan penggelapan dana perusahaan dan melakukan pemecatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II secara sepihak. d. Bahwa selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ke Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/1314/X/2025/SPKT/Polres Metro Jakarta Barat/Polda Metro Jaya, bertanggal 06 Oktober 2025. e. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, pelaporan dimaksud menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan yang seimbang dan rentan terhadap kehendak pihak yang berkuasa, serta menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam kondisi tertekan secara psikologis. f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beranggapan seluruh proses hukum yang dihadapi akan menggunakan UU 1/2023, di mana keberlakuan norma Pasal 488 UU 1/2023, justru memposisikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang harus menanggung risiko hukum pidana atas kebijakan dan praktik internal perusahaan yang sesungguhnya berada diluar kewenangan Pemohon I dan Pemohon II. g. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, penerapan norma Pasal 488 UU 1/2023 pada praktiknya membuka ruang penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menjadikan bawahannya sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara 19 pidana atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pekerjaan. h. Bahwa menurut Pemohon I dan Pemohon II, kondisi tersebut selain menempatkan Pemohon I dan Pemohon II dalam posisi terdesak dan tidak setara, juga menimbulkan rasa takut, tekanan psi