Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perihal Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 17 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, in casu norma Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Kamis, pada tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026 hlm. 8-10 dan hlm. 12-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026. 18 [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa perihal persyaratan formal suatu permohonan, in casu sistematika permohonan, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Pendahuluan, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum dan Konstitusional Pemohon, Alasan Pemohon, Hak atau Kerugian Konstitusional Pemohon, dan Petitum, dengan tanpa disertai halaman. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dicermati secara saksama, sistematika permohonan a quo telah disusun tidak sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Di samping itu, jika 19 dicermati lebih lanjut, selain sistematika permohonan secara formal disusun tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, berkaitan dengan aspek isi/substansi dari masing-masing sub- sistematika yang diuraikan Pemohon, terdapat hal yang juga tidak dipenuhi oleh Pemohon, karena keterpenuhan syarat permohonan tidak semata-mata dinilai dari sistematika saja, tetapi berkenaan dengan ketepatan dan kejelasan isi/substansi dari masing-masing sub-sistematika dimaksud. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.3] di atas, khususnya berkaitan dengan isi/substansi dari masing- masing syarat formal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut. [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita), setelah dicermati secara saksama, Mahkamah menemukan fakta, bahwa Pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi atau alasan-alasan berkenaan dengan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Padahal adanya uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian adalah hal yang bersifat esensial untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam uraian positanya Pemohon justru lebih banyak menguraikan hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian, seperti di antaranya, “Mengapa saya tidak menggabungkan Keuntungan Bersih dengan pajak- pajak lain termasuk PNBP/royalty sehingga tercapai porsi pendapatan negara sesuai kepemilikan 51%? Adalah karena dasar penarikannya berbeda antara UU Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pajak berlaku bagi semua badan usaha baik yang bergerak di bidang minerba maupun di luar bidang minerba sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun perusahaan tambang pengelola SDA dibedakan secara khusus oleh UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 … “ Selain itu, jika dicermati lebih lanjut, adanya uraian alasan-alasan untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020, namun uraian alasan-alasan dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan Petitum 20 permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dicermati pada bagian Petitum Pemohon yang menyatakan: “Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata: “maupun badan usaha swasta nasional” di antara kalimat; “Dimiliki oleh asing maupun Badan usaha Swasta Nasional wajib melakukan divestasi dan dan mencabut kata “Badan Usaha Swasta nasional” pada kalimat terakhir ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut menjadi sebagai berikut: Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjan