Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 22 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan Pemohon (posita) dan petitum permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Januari 2026, hlm. 4-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026, pukul 09.42 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 23 Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, permohonan Pemohon pada bagian posita tidak menguraikan secara jelas adanya pertentangan antara Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 dengan UUD NRI Tahun 1945 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 10 s.d. hlm. 15]. Pemohon lebih menguraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dan argumentasi mengenai keberadaan kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berdampak negatif terhadap prinsip checks and balances dalam kebijakan pemerintah daerah, serta anggapan bahwa keterlibatan lembaga penegak 24 hukum dalam forum tersebut menyebabkan lemahnya sistem pengawasan dan potensi konflik kepentingan. Namun, uraian posita tersebut tidak dikonstruksikan sebagai argumentasi konstitusional yang menunjukkan secara jelas bahwa norma Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga hanya mengemukakan fakta-fakta di lapangan berupa contoh kasus konkret yakni mengenai laporan pengaduan yang disampaikan kepada lembaga pengawasan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti secara transparan, yang menurut Mahkamah hal tersebut merupakan persoalan implementasi hukum dan efektivitas penegakan hukum, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang. Terlebih lagi, Pemohon hanya menguraikan tugas pokok kejaksaan dan tugas serta fungsi Polri tanpa disertai analisis konstitusional atau argumentasi yang menjelaskan mengapa pengaturan Forkopimda dalam Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, posita yang demikian menurut Mahkamah merupakan deskripsi normatif yang berdiri sendiri dan tidak menegaskan persoalan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Bahwa begitu pula pada bagian petitum permohonan Pemohon angka 2, Pemohon memohon agar Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, pada petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan agar institusi kejaksaan dan Polri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dikeluarkan dari Forkopimda atau dikeluarkan dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 15]. Petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah petitum yang tidak lazim dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa sebenarnya yang menjadi kehendak atau permohonan Pemohon. Di satu sisi, Pemohon seolah-olah menghendaki pembatalan norma secara keseluruhan, akan tetapi di sisi lain Pemohon juga menghendaki perubahan atau pengurangan muatan norma dengan tetap mempertahankan keberlakuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014, namun memohon agar institusi kejaksaan dan Polri, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikeluarkan dari Forkopimda atau dikeluarkan dari ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU 23/2014. Dalam kaitan ini, petitum yang demikian menurut Mahkamah bukan hanya kontradiktif, tetapi juga kabur karena tidak memberikan petitum alternatif sehingga tidak dapat dipastikan apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma, 25 pembatasan norma, atau rekonstruksi norma. Oleh karena itu, dengan ketia