Pengujian Materiil Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 27 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian norma Pasal 1 Undang- Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 730, selanjutnya disebut UU 11/1954) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 15 Desember 2025 melalui daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025 permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2025. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), para Pemohon mengajukan permohonan disertai Daftar Alat Bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai; 2. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2026, pukul 09.30 WIB, dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 3. Bahwa setelah sidang pendahuluan, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 21 Januari 2026 melalui daring (online), yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2026 pada pukul 11.14 WIB tanpa disertai dengan tanda tangan para Pemohon. 28 [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) ekslempar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi meterai bagi permohonan yang diajukan secara daring merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 yang menyatakan bahwa, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12,