Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Udang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654, selanjutnya disebut UU 15/2006) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 29 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” dalam Pasal 6 ayat (1) juncto frasa “lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara” dalam Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pasal 10 ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 2. Bahwa Pemohon, Muhammad Helmi Kamal, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang 30 yang dimohonkan pengujian dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon sejak Agustus 2013 ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) kemudian berhenti sejak 12 Januari 2016, dan saat ini sedang menjalani hukuman karena dianggap telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, padahal selama menjabat, hasil pemeriksaan (audit) terhadap DP Pertamina telah mendapatkan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun buku 2014 dan 2015 berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik; b. Bahwa pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tuduhan korupsi keuangan negara terhadap DP Pertamina yang dialamatkan kepada Pemohon bermula dari adanya pemeriksaan investigatif terhadap DP Pertamina, khususnya terkait dengan pembelian saham PT Sugih Energy, Tbk (saham SUGI) di BEI dan adanya pemahaman BPK mengenai kekayaan DP Pertamina adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau keuangan negara. Padahal kekayaan DP Pertamina antara lain dihimpun dari iuran pemberi kerja, sedangkan kekayaan DP Pertamina terpisah dari kekayaan pendirinya maka dalam pemeriksaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pemeriksaan keuangan internal dilakukan oleh akuntan publik dan bukan BPK; c. Bahwa kewenangan BPK diatur berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU 15/2006, secara normatif BPK hanya memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa sampai dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang mengelola keuangan negara; d. Bahwa dengan tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas terhadap ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik dapat menimbulkan kesewenang-wenangan hukum yang mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda antara anak perusahaan BUMN yang satu dengan anak perusahaan BUMN yang lain. Bahkan terhadap perusahaan yang secara jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar bukan merupakan anak perusahaan BUMN dan tidak mengelola keuangan negara, melainkan mengelola dana pensiun suatu BUMN yang berasal dari iuran pegawai BUMN, namun justru dikategorikan sebagai keuangan negara dan menjadi objek pemeriksaan. 31 BPK menemukan adanya penyimpangan dan Pemohon faktanya telah menjadi terpidana korupsi karena disebabkan oleh norma hukum yang tidak jelas atau tidak tegas yang ditafsirkan secara berbeda oleh badan negara (dalam hal ini BPK) yang melebihi kewenangannya untuk melakukan audit investigatif yang berdampak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon; e. Bahwa setelah menjadi terdakwa korupsi dan dihukum pidana, Pemohon dan keluarganya juga menanggung malu serta menjadi rusak harkat dan martabatnya di kalangan masyarakat, termasuk mengalami rasa tidak aman akibat kewenangan berlebihan BPK dalam melakukan audit investigatif di DP Pertamina; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemoh