Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Priode 2012-2017, tanggal 31 Desember 2011 (vide bukti P-3 = bukti T-6), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, tanggal 2 Januari 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-7), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 140   (vide bukti P-1 dan bukti P-1.1 = bukti T-30 = bukti PT-3), dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-31), karena penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dinilai tidak jujur, tidak adil, dan penuh dengan praktik kecurangan, dan tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, dan tertib penyelenggara Pemilu, dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 141   Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 142   Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012; 143   [3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan a quo adalah Senin, 16 April 2012, Selasa, 17 April 2012, dan Rabu, 18 April 2012; [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 140/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, para Pemohon memil